Login Pengawas SMA/SMK Managemen Dapodikmen

Senin, 22 Juni 2015

Berikut ini adalah Cara Login Pengawas SMA/SMK Pada Manajemen Dapodikmen yang dikutip melalui halaman Portal Dapodikmen.

UMR Kab. Kapuas 2015

Senin, 06 April 2015

Selamat siang,

Bulan ke-4 tahun 2015 sudah dimulai, mungkin rekan rekan pekerja sekalian ada yang belum tahu berapa upah minimum di Kabupaten Kapuas tahun 2015...

Kali ini saya akan membagikan informasi tentang Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2015 Kabupaten Kapuas.

Semoga bermanfaat.


Yesus/Isa dan Muhammad

Minggu, 25 Januari 2015

Yesus dilihat dalam Al-Qur’an sebagai yang mengkonfirmasi Hukum Musa dan yang menerima Injil. Muhammad secara eksplisit membangun di atas karya Yesus.

Yang jelas, Alkitab tidak menyebutkan langsung Muhammad: Alkitab sudah dilengkapi berabad-abad sebelum kelahirannya. Al-Qur'an tidak menyebutkan prediksi-prediksi yang sangat umum dari Muhammad, berdasarkan interpretasi-interpretasi spesifik dari ayat-ayat Alkitab tertentu yang tentu saja diinterpretasikan oleh orang-orang Kristen dalam cara yang sama sekali berbeda. Contoh dari interpretasi yang berbeda tersebut diberikan di bawah ini.

Al-Qur'an menyatakan bahwa Yesus mengumumkan kedatangan seorang utusan terkenal yang disebut Ahmad. Referensi dibuat untuk Injil Yohanes, yang mana kata Yunani 'parakleitos' digunakan.

‘Parakletos’ memiliki bermacam arti, seperti pelindung, penolong, penyembuh, roh Kebenaran.Tetapi ada kata Yunani lain ‘periklutos: termasyur atau, dalam bahasa Arab, Ahmad. Hal ini menyatakan bahwa kata ini dalam naskah/injil Yohanes harus dibaca sebagai periklutos, bukan sebagai parakleitos. Ahmad, yang termasyur, yang dirayakan, adalah nama lain untuk Muhammad.

Bagian-bagian Alkitab tersebut dipegang oleh umat Islam untuk merujuk kepada Muhammad, nabi tidak berpendidikan, yang juga dikenal sebagai Ahmad, yang termasyur itu. Menurut yang umumnya (tetapi tidak universal),

“Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Quran) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu.” 29 Al-‘Ankabuut (Laba-laba), 48

Interpretasi Muslim terhadap teks-teks Injil menurut Yohanes ditolak oleh para ahli Kristen. Mereka berargumentasi bahwa Utusan, atau Pelindung (parakleitos), yang dinubuatkan Yesus, adalah Roh Kudus yang turun kepada para rasul selama hari raya Pentakosta Yahudi. Ini memberikan keberanian kepada para murid Yesus untuk menyebarkan pesanNya kepada dunia, bahkan setelah kematianNya. Keturunan Roh Kudus dilihat sebagai permulaan dari Gereja Kristen dan dirayakan pada perayaan Kristen setiap tahun yaitu Pentakosta, atau Pantekosta.
Bijbelk&BBijbel
The Holy Spirit“Tetapi ketika sang Penolong (Paraclete, ed.) datang, yang akan Kuutus dari Bapa, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Dia akan bersaksi tentang Aku.” Yohanes 5:26
“adalah lebih berguna bagimu jika Aku pergi; sebab jika Aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang kepada kamu; tetapi jika Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu.” Yohanes 16:7
“Dan Aku akan berdoa kepada Bapa, dan Ia akan memberikan seorang Penolong yang lain, (Paraclete, ed.) supaya Ia menyertai kamu selamanya – sang Roh kebenaran…” Yohanes 14:16-17
(Yesus berkata kepada mereka, ed.) “Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu; dan kamu akan menjadi saksiKu… sampai pada akhir zaman.” Kisah Para Rasul 1:8
Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua… berkumpul di satu tempat. Dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi dari sorga seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk. Kemudian tampaklah kepada mereka lidah-lidah, seperti nyala api, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang Roh berikan kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2:1-4
k&BMuhammad pelanjut IsaKemudian Kami iringi di belakang mereka (Nuh dan Ibrahim ed.) dengan rasul-rasul Kami dan Kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang- orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. 57 Al-Hadiid (Besi), 27
Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." 61 Ash-Shaff (Barisan), 6
(Yaitu) orang-orang (Ahli Kitab ed.) yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil…dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya (Muhammad ed.), memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” 7 Al-A’raaf (Tempat tertinggi),157

Info PPGJ 2015

Sabtu, 10 Januari 2015

Kepada Yth. Operator Sertifikasi UPTD/SMP/SMA/SMK Negeri & Swasta, Mohon download dan sampaikan kepada yang berwenang (Ka.UPT/KS/Ka. TU) masing2, Informasi ini ttg Sertifikasi Guru tahun 2015 , Perlu diketahui bahwa sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2015 melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ). Informasi ini segera disampaikan kepada calon peserta PPGJ 2015, calon Peserta UKG 2015 dan peserta PLPG 2014 yg tdk lulus (daftar terlampir) spy melakukan verifikasi data dengan cara mengisi “FORM VERIFIKASI DATA ” (blangko/contoh pengisian terlampir) dan melengkapi berkas sbb:

A. Berkas yang harus dilampirkan bagi calon peserta PPGJ 2015, calon Peserta UKG 2015 dan peserta PLPG 2014 tidak lulus adalah sbb:
  1. Format Verifikasi/cek list Kelengkapan Dokumen/Berkas (blangko terlampir) 
  2. Form Verifikasi data guru diisi sesuai contoh (contoh terlampir) 
  3. Fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan 
  4. Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang 
  5. Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang 
  6. Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir (bagi PNS dan GTY) dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang 
  7. Pasfoto terbaru berwarna, baground warna biru (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3×4 cm sebanyak 4 lembar 
  8. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya (format terlampir) 
  9. Fotokopi SK Mutasi (bagi calon peserta sertifikasi kedua) dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang 
  10. Fotokopi Sertifikat Pendidik (bagi calon peserta sertifikasi kedua) dilegalisasi oleh LPTK yang mengeluarkan 
  11. Berkas diurut sesuai no. urut sebagaimana tersebut diatas

B. Ketentuan dan waktu Pengiriman berkas:
  1. Bagi calon peserta UKG 2015 berkas dikirim paling lambat tgl. 28 Januari 2015 
  2. Bagi calon peserta PPGJ 2015 dan peserta PLPG 2014 tidak lulus berkas dikirim paling lambat tgl. 10 Pebruari 2015 
  3. Berkas dimasukkan snelhecter plastik transparan warna kuning, dikirim rangkap 3 (tiga)/tiga bendel snelhecter ke Disdikpora bidang PTK 
  4. Tambahan : 1 (satu) lembar form verifikasi data dr masing2 calon peserta dimasukkan stopmaf kertas berwarna merah sebagai dasar verifikasi data oleh dinas

C. Syarat PPGJ 2015 Mapel Sertifikasi harus linier dg Ijazah S1/D4, bagi guru yang sdh UKG 2013-2014 tetapi tdk linier maka harus mengikuti UKG 2015 dengan mengisi “Form Pengajuan data UKG 2015”

D. Salah satu syarat menjadi peserta PPGJ 2015 adalah nilai UKG harus memenuhi standar minimal, apabila ada guru yang sdh UKG tapi tidak masuk dalam daftar PPGJ 2015 berarti nilai UKG tdk memenuhi syarat

E. Surat Resmi menyusul

Silakan download dibawah ini:
Sumber : Disdikpora Kab. Cilacap

Menyusun SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Untuk PNS Guru

Minggu, 09 November 2014

SKP (Sasaran Kerja Pegawai) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.


Penyusunan SKP diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Mulai tahun 2014 penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya.

Penilaian Prestasi Kerja PNS terdiri atas unsur : SKP dengan bobot nilai 60% dan Perilaku Kerja dengan bobot nilai 40%.

Penyusunan SKP pejabat fungsional tertentu, kegiatan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional tertentu. Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai. Oleh sebab itu pejabat fungsional tertentu harus menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan dan penilaian SKP bagi Jabatan Fungsional Tertentu dapat diketahui jumlah target angka kredit yang akan dicapai dan realisasi pencapaian angka kredit setiap tahun.

Silahkan download aturan yang digunakan untuk menyusun SKP Guru : Permenpan No 16 Tahun 2009

Contoh formulir SKP


Bagaimana cara menyusun SKP untuk Guru PNS?

Penyusunan SKP pejabat fungsional tertentu, kegiatan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional tertentu. Sehingga sebagai guru, kita mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Kita juga menggunakan Buku 2 Pedoman PKG untuk membantu mengkonversi nilai PKG menjadi angka kredit.

Secara sederhana, cara mengisi SKP sebagai berikut:

Kolom kegiatan tugas jabatan diisi dengan kegiatan sesuai pasal 11 Permenneg PAN & RB No 16 Tahun 2009.

Unsur dan sub unsur kegiatan Guru yang dinilai angka kreditnya adalah:
a. Pendidikan, meliputi:
  1. pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan
  2. pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi.
b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi:
  1. melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran;
  2. melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingan dan Konseling; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi:
  1. pengembangan diri: a) diklat fungsional; dan b) kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
  2. publikasi Ilmiah: a) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan b) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru;
  3. karya Inovatif: a) menemukan teknologi tepat guna; b) menemukan/menciptakan karya seni; c) membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan d) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya;
d. Penunjang tugas Guru, meliputi:
  1. memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya;
  2. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
  3. melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain : a) membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan sejenisnya; b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan; c) menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.
Lebih lengkapnya dapat dilihat di lampiran I Permenneg PAN & RB No 16 Tahun 2009 pada kolom unsur dan sub unsur.

Penyusunan SKP pejabat fungsional tertentu, kegiatan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional tertentu.

Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Sabtu, 08 November 2014

Pada Tanggal 30 September 2014, Presiden Republik Indonesia telah menandatanganiUndang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam Bab IV Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”.Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salahsatu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Untuk lebih jelasnya tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota dapat dilihat dalam matriks di bawah ini:
No
Sub Urusan
Pemerintahan Pusat
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/Kota
1.
Manajemen Pendidikan
Penetapan standar nasional pendidikan.
Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Pengelolaan pendidikan menengah.
Pengelolaan pendidikan khusus
Pengelolaan pendidikan dasar.
Pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal
2.Kurikulum
Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.
Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.Akreditasi
Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
-
-
4Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik.
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi.
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/ kota.
5Perizinan Pendidikan
Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.
Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6Bahasa dan Sastra
Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.
Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota
======
Info selengkapnya tentang : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diunduh melalui tautan di bawah ini: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penugasan Pengawas Menurut PP No. 74/2008

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) dan (9) pengawas terdiri dari: (1) pengawas satuan pendidikan, (2) pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran. Ruang lingkup tugas pengawas adalah melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasan yang ekuivalensinya dengan 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

1. Tugas pokok pengawas satuan pendidikan

Tugas pokok pengawas satuan pendidikan adalah melakukan pengawasan manajerial terdiri dari pembinaan, pemantauan (standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik & tenaga kependidikan) dan penilaian kinerja sekolah pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya.

2. Tugas pokok pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran

Tugas pokok pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yaitu melaksanakan pengawasan akademik meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional. Pendidikan (standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan) pada guru mata pelajaran di sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.

3. Tugas pokok pengawas bimbingan dan konseling

Tugas pokok pengawas bimbingan dan konseling meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.

4. Tugas pokok pengawas SLB

Tugas pokok pengawas SLB adalah melaksanakan pengawasan akademik meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada sejumlah SLB kabupaten/kota.

Semua pengawas akan terlibat dalam penyusunan program pengawasan satuan pendidikan yang meliputi program tahunan kepengawasan, program semester kepengawasan, rencana kepengawasan manajerial, rencana kepengawasan akademik, rencana kepengawasan bimbingan dan konseling, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru, dan tenaga kependidikan serta menyusun laporan pelaksanaan program kepengawasan.

A. URAIAN TUGAS PENGAWAS

Kegiatan bagi pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk ekuivalensi dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu diuraikan sebagai berikut.

1. PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

Lingkup kerja pengawas satuan pendidikan untuk melaksanakan tugas pokok diatur sebagai berikut:
a. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas satuan pendidikan terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah sekolah yang dibina.
b. Jumlah sekolah yang harus dibina untuk tiap pengawas sekolah adalah sebagai berikut.
  • Pengawas Taman Kanak-Kanak melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah,
  • Pengawas Sekolah Dasar melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah,
  • Pengawas Sekolah Menengah Pertama melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 7 sekolah dan paling banyak 15 sekolah,
  • Pengawas Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,
  • Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,
  • Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,
  • Pengawas melakukan pengawasan paling sedikit 5 (lima) sekolah/madrasah binaan untuk daerah khusus.
c. Lingkup kerja pengawas satuan pendidikan untuk ekuivalensi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Program Pengawasan satuan Pendidikan

Setiap pengawas satuan pendidikan baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, dan (3) rencana kepengawasan manajerial (RKM).

Program pengawasan tahunan pengawas satuan pendidikan disusun oleh kelompok pengawas satuan pendidikan di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1(satu) minggu.

Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas sekolah pada setiap sekolah binaannya. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas satuan pendidikan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKM ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.

Program tahunan, program semester, dan RKM sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan insrumen pengawasan.

2. Melaksanakan Pembinaan

Kegiatan supervisi kegiatan manajerial meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan manajemen sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah binaan.

Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan format dan instrumen yang ditentukan oleh dinas pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan.

3. Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan SNP

Kegiatan supervisi pemantauan meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan SNP merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah binaan.

Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan format dan instrumen yang ditentukan oleh dinas pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan.

4. Melaksanakan Penilaian Kinerja

Kegiatan peniaian kinerja kepala sekolah merupakan kegiatan untuk mengukur keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas manajerial maupun akademik. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah binaan.

Pelaksanaan penilaian menggunakan format dan instrumen yang ditentukan oleh dinas pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan.

5. Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan

Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan.

Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan.

6. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya.

Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok yang diselenggarakan oleh MKKS atau KKKS.

Kegiatan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan atau kompetensi yang akan ditingkatkan.

Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual dan group conference, bimbingan teknis serta kunjungan sekolah melalui supervisi manajerial.

2. PENGAWAS MATA PELAJARAN ATAU PENGAWAS KELOMPOK MATA PELAJARAN

Lingkup kerja pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk melaksanakan tugas pokok diatur sebagai berikut.

a. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina pada satu atau beberapa sekolah.

b. Jumlah guru yang harus dibina untuk tiap jenis pengawas mata pelajaran sebagai berikut.
  • Pengawas Guru Taman Kanak-kanak (Pendidikan Usia Dini Formal) melakukan pengawasan dan membina paling sedikit sedikit 60 guru dan paling banyak 75 guru kelas di TK,
  • Pengawas Guru Sekolah Dasar paling sedikit 60 guru dan paling banyak 75 guru kelas di SD,
  • Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMP,
  • Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMA,
  • Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMK,
  • Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru mata pelajaran luar biasa.

c. Lingkup kerja pengawas mata pelajaran adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Program Pengawasan Mata Pelajaran atau Kelompok Mata Pelajaran

Setiap pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, dan (3) rencana kepengawasan akademik (RKA).
Program pengawasan tahunan pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran disusun oleh kelompok pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran pada setiap sekolah dimana guru binaannya berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas mata pelajaran ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKA ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.

Program tahunan, program semester, dan RKA sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan insrumen pengawasan.

2. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian

Kegiatan supervisi akademik meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas mata pelajaran dengan guru binaanya.

Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKA yang telah disusun.

3. Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan

Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan.

Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan. Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas dengan segera setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian.

4. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru.

Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok di MGMP atau KKG.

Kegiatan ini dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan. Dalam pelatihan ini diperkenalkan kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran/ pembimbinan.

Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual dan group conference, serta kunjungan kelas melalui supervisi akademik.

3. PENGAWAS BIMBINGAN DAN KONSELING

Lingkup kerja pengawas bimbingan dan konseling untuk melaksanakan tugas pokok diatur sebagai berikut:

a. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas bimbingan dan konseling terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina di satu atau beberapa sekolah pada jenjang pendidikan yang sama atau jenjang pendidikan yang berbeda.

b. Jumlah guru yang harus dibina untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) dan paling banyak 60 guru BK.

c. Uraian lingkup kerja pengawas bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Program Pengawasan Bimbingan dan Konseling
Setiap pengawas baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, dan (3) rencana kepengawasan akademik (RKA).
Program pengawasan tahunan pengawas disusun oleh kelompok pengawas di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas pada setiap sekolah tempat guru binaannya berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
Rencana Kepengawasan Bimbingan dan Konseling (RKBK) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKBK ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.
Program tahunan, program semester, dan RKBK sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrumen pengawasan.

2. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian
Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas dengan guru binaanya,
Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembimbingan.
Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKBK yang telah disusun.

3. Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan
Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan,
Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan,
Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas sekolah dengan segera setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian.

4. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK.
Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok di Musyawarah Guru Pembimbing (MGP).
Kegiatan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan.
Dalam pelatihan diperkenalkan kepada guru cara­-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembimbingan. Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual dan group conference,

B. PEMENUHAN KEWAJIBAN JAM TATA MUKA

Pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran dan pengawas bimbingan dan konseling yang belum dapat memenuhi ketentuan karena kurangnya jumlah satuan pendidikan atau guru yang dibina, dapat memenuhi kekurangannya dengan ketentuan sebagai berikut.
Mendapatkan tugas tambahan menjadi pengawas satuan pendidikan pada jenjang yang berbeda, misalkan pengawas TK merangkap menjadi pengawas SMP,
Mendapatkan tugas tambahan bukan kepengawasan dari kepala dinas pendidikan. Jenis tugas tambahan tersebut merupakan sebagian tugas rutin pada dinas pendidikan,
Khusus bagi pengawas satuan pendidikan yang berkedudukan di Provinsi dapat melaksanakan kewajiban 24 (dua puluh empat) tatap muka di sekolah binaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk satu kabupaten/kota atau lebih. Pemenuhan jumlah tatap muka pengawas dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Sumber:

Depdiknas. 2009. Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas: Jakarta, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seleksi PPG 2015

Selasa, 04 November 2014

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Apa kabar rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia, Salam sukses dan semangat selalu buat rekan-rekan semua.


Kali ini saya akan berbagi informasi dengan rekan-rekan guru sekalian terkait dengan berita tentang sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional.

Pada tahun 2015, PPG atau Pendidikan Profesi Guru akan menggantikan PLPG dalam rekrutmen para Guru yang berhak mendapatkan Tunjangan Profesi, pada prosesnya PPG sendiri sedikit berbeda pola dengan PLPG atau cara sebelumnya Portofolio baca Perkembangan Sertifikasi Guru, karena PPG yang kebanyakan dikenal saat ini memiliki syarat untuk menempuh kuliah layaknya kompetensi akademik bagi seorang mahasiswa namun terjadi pada pendidikan profesi Guru, bukan itu saja dengan lulusan kompetensi non pendidikan yang serumpun bisa menjadi Guru yang tersertifikasi asala lulus dalam kuliah PPG ini.

PPG sendiri bukan tanpa kekhawatiran bagi seorang Guru yang masih aktif mengajar, bisa dibayangkan mesti kuliah lagi satu tahun, dengan rincian 6 bulan tatap muka dan 6 bulan praktek lapangan begitu kabar yang berhembus dan beredar tentang mekanisme PPG itu sendiri
  • Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, ini jelas berlaku bagi angkatan diatas tahun tersebut.
  • Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan ini yang bakal kita hadapi bagi guru angkatan 2005 hingga 2015. janji pemerintah untuk menuntaskan sertifikasi guru gunakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan, 
    Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan, Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud Syawal Gultom mengatakan, Seleksi peserta sertifikasi guru 2015 akan dilaksanakan sekitar Maret tahun depan Mekanisme dan Tekhnis Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan, yang lulus akan mengikuti pendidikan keguruan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) selama dua bulan. Setelah mengikuti pendidikan di LPTK selama dua bulan, guru peserta sertifikasi dikembalikan lagi ke sekolah asal untuk praktek. “Praktek setelah mengikuti pendidikan ini sekitar dua bulan juga,” jelas Syawal.

    Setelah praktek di sekolah asal itu, guru tadi kembali ke LPTK untuk mengikuti ujian akhir. Jika dinyatakan lulus, guru bersangkutan akan mendapatkan sertifikat profesi guru. Sertifikat ini adalah salah satu syarat mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).

    Khusus untuk gelombang sertifikasi tahun pertama atau PPG 2015, kuotanya hanya 50 ribu guru. Sedangkan tanggungan sertifikasi guru yang diangkat sebelum 2005 adalah 1,3 juta orang. “Skala prioritasnya akan menggunakan sistem seleksi,” tutur Syawal.

    Cara Seleksi Program PPG tahun 2015

    Pelaksanaan diperkirakan awal maret tahun depan, dengan perhitungan sebagai berikut:
    1. Bagi Guru PNS, Penghitungan awal masa bekerja menggunakan SK NIP.
    2. Bagi Guru Sekolah Swasta, acuannya adalah SK Pengangkatan Guru Tetap Oleh Yayasan
    Beban pendidikan di LPTK antara satu guru dengan guru lainnya juga berbeda. Bagi guru dengan jam terbang mengajar yang tinggi, akan memiliki modal 10 SKS. Sehingga tinggal mengambil kekurangan 26 SKS ketika masa pendidikan di LPTK. Kemendikbud menetapkan total beban pendidikan sertifikasi guru ini sebesar 36 SKS.

    Sekian informasi ini disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baca juga artikel tentang Padamu Negeri, AP2SG, dan Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
    Disadur dari berbagai sumber.

    Komentar via Facebook

    Pandaftaran Online CPNS 2014

    Rabu, 02 Juli 2014

    Kabar gembira untuk para Pelamar CPNS 2014. Link pendaftaran CPNS 2014 secara online sudah bisa diakses oleh calon pelamar. Pada Form Pendaftran,
    Follow Me on Pinterest Icon Icon Icon

    Topics :
     
    Find Me On : Facebook | Twitter | Google+
    Copyright © 2013. DE Blog's - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website Published by Mas Template
    Proudly powered by Blogger